05Feb
2026
- papuaselatan.go.id
Rabu, 4 Februari 2026
Merauke - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa meminta Komisi II DPR RI memperhatikan akses jalan dan sarana transportasi kawasan Perbatasan
Hal itu ditegaskan Paskalis disela-sela sambutannya dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Swissbel-hotel Merauke,Rabu (4/2/2026).
Ia mengatakan, karakteristik wilayah perbatasan Papua Selatan harus dipahami. Kondisi geografis dan tantangannya diwilayah perbatasan Papua Selatan memiliki karakteristik unik yang meliputi hutan lebat, rawa dan area terpencil.
Lanjut dia, keterbatasan akses transportasi dan komunikasi di daerah ini tidak hanya mempengaruhi mobilitas masyarakat tetapi juga meningkatkan biaya logistik secara signifikan.
"Hal ini menciptakan tantangan bagi pengembangan infrastruktur dan aksesbilitas layanan publik. Kami di Papua Selatan ii tidak mengeluhkan mahalnya Bahan Bakar Minyak (BBM) namun kesulitan transportasi dikeluhkan lantaran terkesan langka,"kata Paskalis.
Lantaran, kata dia, kondisi geografis yang sulit diakses ini berimplikasi langsung pada jangkauan pelayanan publik masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini seringkali menyulitkan warga dalam memperoleh layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Menurutnya, kehadiran negara yang konsisten dalam menghadapi tantangan ini sangat diperlukan untuk memberikan dukungan dan pengawasan yang berkelanjutan. Konsistensi dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan akan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi serta meningkatkan kesejahteraan penduduk.
"Harus ada kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk pengembangan wilayah perbatasan,"ujarnya.
Ia menyebut pentingnya jalan nasional untuk meningkatkan konektivitas di Papua Selatan yang menghubungkan Merauke-Sota, kemudian Tanah Merah,Boven Digoel-Yetetkun.
"Akses jalan nasional ini berfungsi sebagai urat nadi yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas baik pemerintahan maupun masyarakat di kawasan perbatasan,"tambah dia.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan